Hesti.id – Komisi V DPR mendesak pemerintah untuk menyatukan seluruh kelembagaan penanggulangan bencana di bawah satu komando tunggal. Desakan ini muncul setelah respons terhadap gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai melibatkan banyak lembaga dengan tugas yang tumpang-tindih. Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menegaskan bahwa integrasi kelembagaan harus disertai dengan skema anggaran khusus yang dapat digunakan mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Fakta Utama
Dalam diskusi bertema “Gempa NTT: Antara Geologi, Kebijakan, dan Nasib Warga” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/8/2026), Syaiful Huda menyatakan, “Ke depan memang ini perlu dikonsolidasikan, integrasi kelembagaan supaya satu komando itu bisa jalan.” Pernyataan ini menegaskan urgensi reformasi dalam sistem penanggulangan bencana nasional.
Saat ini, penanganan bencana melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan berbeda, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk prediksi dan peringatan dini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk evakuasi, serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk pemulihan infrastruktur. Struktur yang terpisah-pisah ini sering kali menjadi hambatan dalam respons cepat terhadap bencana.
Also Read
Kronologi
Setelah gempa berkekuatan 7,7 mengguncang NTT, Komisi V DPR langsung berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan gempa susulan, potensi tsunami, evakuasi korban, serta pemulihan infrastruktur yang terdampak. Syaiful Huda meminta BMKG untuk terus memberikan pembaruan informasi secara real-time, terutama mengenai kemungkinan tsunami dan gempa susulan, agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat untuk keselamatan.
Kecepatan dan akurasi informasi menjadi faktor kritis dalam situasi bencana. Dengan adanya sistem pelaporan yang terkoordinasi baik, kebingungan di lapangan dapat dikurangi dan efisiensi penyelamatan jiwa dapat ditingkatkan. Integrasi kelembagaan yang diusulkan Komisi V tidak hanya soal organisasi, tetapi juga memastikan alur informasi berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi.
Dampak atau Informasi Lanjutan
Syaiful Huda menekankan pentingnya skema anggaran khusus untuk penanggulangan bencana. Anggaran yang fleksibel dan responsif diperlukan untuk pembelian peralatan penyelamat, distribusi logistik, hingga rekonstruksi jangka panjang tanpa harus menunggu proses anggaran tahunan yang lambat. Dengan satu komando, keputusan dapat diambil lebih cepat dan sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efisien.
Desakan Komisi V ini memanfaatkan momentum gempa NTT sebagai pembelajaran untuk memperbaiki sistem nasional penanggulangan bencana. Indonesia, yang berada di jalur Ring of Fire, menghadapi risiko bencana alam yang tinggi setiap tahunnya. Struktur kelembagaan yang terfragmentasi dapat menjadi hambatan serius dalam menghadapi krisis.
Reformasi ini memerlukan koordinasi antar-kementerian, perubahan regulasi, dan kesediaan untuk mengorbankan sebagian kewenangan demi efisiensi kolektif. Komisi V, sebagai lembaga legislatif yang mengawasi bidang infrastruktur dan energi, memiliki posisi strategis untuk mendorong perubahan ini melalui penetapan anggaran dan pengawasan pelaksanaan.
Hingga saat ini, belum ada respons konkret dari pemerintah atau lembaga terkait terhadap desakan Komisi V. Proses implementasi integrasi kelembagaan diperkirakan akan memakan waktu panjang mengingat kompleksitas perubahan organisasi pemerintahan. Namun, langkah ini dianggap penting untuk memastikan penanganan bencana yang lebih efektif dan terkoordinasi di masa mendatang.
Dengan adanya integrasi kelembagaan dan anggaran yang memadai, diharapkan Indonesia dapat lebih siap menghadapi bencana alam dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Komisi V DPR berkomitmen untuk terus mengawal upaya ini demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
