Hesti.id – Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Musta’in Syafi’ie, menegaskan bahwa praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU bukan lagi sekadar isu, melainkan fakta yang terjadi di lapangan. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam diskusi bertajuk ‘Stop Politik Transaksional di Muktamar NU‘ di Jakarta, Selasa (18/8/2026). Ia mendesak seluruh elemen NU untuk melawan praktik tersebut karena dinilai sebagai kemungkaran yang menodai marwah organisasi.
Fakta di Lapangan: Bukan Sekadar Isu
KH Musta’in Syafi’ie mengungkapkan bahwa praktik politik uang tersebut sudah menjadi realita, bukan sekadar desas-desus. “Ini bukan isu lagi tapi realita, ada yang ngaku,” tegasnya. Ia menolak anggapan bahwa pemberian uang tersebut hanyalah uang transportasi. Menurutnya, jika memang uang transportasi, seharusnya diberikan secara terbuka oleh panitia, bukan secara sembunyi-sembunyi.
Kiai Musta’in menyebut praktik tersebut dengan istilah ‘panjer’, yaitu uang muka yang dibayarkan sebelum pelaksanaan muktamar. “Hal itu jelas-jelas sebuah kemungkaran,” ujarnya dengan nada geram. Ia menegaskan bahwa praktik ini harus dilawan karena bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan moralitas yang menjadi kekuatan utama NU.
Also Read
Ironi di Tubuh Organisasi Keagamaan
Isu politik transaksional di Muktamar NU juga menuai kritik dari pengamat politik. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai fenomena ini sangat ironis. “Kalau ini terjadi pada organisasi sosial dan agama, apalagi organisasi Islam yang besar, tentu sangat ironis,” katanya dalam diskusi yang sama. Ia berharap dugaan politik uang ini hanya sebatas gosip yang tidak terbukti.
Adi Prayitno mengingatkan bahwa NU harus kembali ke khittahnya sebagai organisasi keagamaan yang fokus mengurus umat dan agama, bukan berorientasi pada perebutan kekuasaan. “Satu-satunya kekuatan NU itu adalah moralitas dan nilai-nilai keagamaan,” tegasnya. Jika NU terjebak dalam politik transaksional, maka pertanyaannya sederhana: apa bedanya NU dengan partai politik?
Muktamar NU: Momentum Penentu Masa Depan Bangsa
Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, bukan sekadar acara internal memilih pengurus baru. Anggota Mustasyar PBNU, KH Husein Muhammad, menegaskan bahwa muktamar ini menjadi momen paling menentukan bagi masa depan bangsa. “Karena NU jumlah pengikutnya atau anggotanya lebih dari separuh, kira-kira 52 persen dari bangsa ini,” ungkapnya.
Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, dinamika kebudayaan dan sosiologis masyarakat sangat dipengaruhi oleh fatwa, pandangan, serta keputusan politik-keagamaan para ulama NU. Oleh karena itu, kepemimpinan di PBNU secara langsung membentuk iklim sosial di akar rumput. Jika politik uang dibiarkan, maka kualitas kepemimpinan yang lahir dari muktamar akan dipertanyakan.
Desakan agar NU Kembali ke Khittah
Berbagai pihak mendesak agar NU tidak terjerumus dalam praktik politik transaksional. Kiai Musta’in menegaskan bahwa istilah kemungkaran terbagi menjadi dua, yakni nahi munkar dan taghyir munkar. Artinya, umat harus mencegah kemungkaran dan mengubahnya jika terjadi. Ia mengajak seluruh kader dan warga NU untuk menjaga marwah organisasi dengan menolak segala bentuk politik uang.
Adi Prayitno menambahkan, NU harus tetap menjadi organisasi keagamaan yang bertumpu pada moralitas, keilmuan, kesalehan, kemanfaatan, dan pengabdian kepada umat. Jika NU memilih cawe-cawe politik dan hubbuddunya, maka sebaiknya organisasi ini sekalian menjadi partai politik dengan orientasi kekuasaan yang jelas. Namun, ia berharap hal itu tidak terjadi.
Muktamar ke-35 NU di Jombang menjadi ujian besar bagi organisasi ini. Apakah NU mampu menjaga independensi dan moralitasnya, atau justru terjerumus dalam praktik politik transaksional yang merusak. Para kiai sepuh dan pengamat berharap muktamar berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang amanah, bersih, dan mampu membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa.
